Updates.
JAKARTA - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mendorong Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah segera melakukan berbagai langkah konkret dengan tujuan agar program-program Pemerintah dapat menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Menurut Novita, di tengah kondisi wabah virus Corona (Covid-19) seperti saat ini, masyarakat membutuhkan program-program yang betul-betul riil untuk dapat memenuhi kebutuhan langsung sehari-hari.
Untuk itu, Novita menegaskan DPR RI akan melakukan fungsi pengawasan terhadap berbagai program Pemerintah. Tujuannya, sambung Novita, agar program-program dapat tepat terlaksana secara teknis, tepat sasaran dan dengan demikian diharapkan tidak terjadi penyelewengan. Demikian dipaparkan Novita kepada Media saat diwawancarai via jejaring WhatsApp, Kamis (2/4/2020).
“Seperti, Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako belakangan ini banyak yang masih salah sasaran. Masih banyak kategori miskin tidak mendapatkan bantuan. Seharusnya, bantuan-bantuan program langsung ke masyarakat harus terealisasi merata tepat sasaran. Saat ini, masyarakat membutuhkan program yang real dan yang betul-betul konkret bisa memenuhi kebutuhan langsung mereka, ” ujar Novita.
Selain itu, Anggota Komisi V DPR RI tersebut juga mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan yang ada di daerah untuk mengingatkan perusahaan moda transportasi umum agar segera memberikan Alat Pelindung Diri (APD) dan edukasi pencegahan Covid-19 kepada masyarakat terutama yang bertugas di bidang transportasi. Serta, perusahaan moda transportasi tersebut juga harus melakukan rapid test Covid-19 kepada masing-masing petugasnya.
Menurut politisi Fraksi Partai Gerindra itu, masyarakat khususnya yang bertugas di bidang transportasi disisi lain memang harus menjaga dirinya seperti menjaga jarak, meningkatkan imunitas tubuh, kebersihan tangan dan konsumsi makanan sehat. Namun tak kalah pentingnya, tegas Novita, perusahaan moda transportasi juga harus memberikan perlindungan terhadap para pegawainya, Seperti pemberian vitamin dan APD.
“Perusahaan jasa angkutan harus memiliki rasa tanggung jawab yang penuh, terlebih dalam kondisi physical distancing tetap bertugas demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Perusahaan harus bertanggung jawab dengan memberikan edukasi atau tutorial, baik pengguna maupun para penumpangnya. Pemerintah juga wajib pro-aktif memonitor masyarakat yang sudah terlebih dahulu melakukan mudik lebih awal, " pungkas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VIII tersebut. (pun/sf)
Ernest Hendri 
Aftisar Putra 
Tony Rosyid 
Chandra Saputra 
JURNALIS.TV 
KWRI.OR.ID 
NEWS.OR.ID 
PJNI.OR.ID 
PJS.OR.ID 
PPWI.OR.ID 
SEKOLAHJURNALIS.ID